Search Results

Step-by-Step (dengan sumber) Identifikasi kesalahan — Periksa bagian yang keliru: penghasilan, potongan, bukti potong, atau kesalahan hitung. Pastikan jenis kesalahan dan tahun pajak yang dimaksud. (Pajak) Persiapkan data & dokumen pendukung — Kumpul...

Mulai 2024, pembelian LPG 3 Kg hanya bisa dilakukan dengan KTP. Subsidi ditujukan untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Proses pengecekan bisa online maupun offline. Dokumen inti yang dibutuhkan adalah KTP dan KK. Jika Anda berhak, nama Anda ak...

Sertifikasi BPOM adalah izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen. Sertifikasi ini wajib agar produk bisa dipasarkan secara legal dan dipercaya konsumen. Proses bisa dilakukan secara onli...

Subsidi atau layanan gratis transportasi umum (Transjakarta, MRT, LRT, KRL/KAI tertentu) diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu (15 golongan). Program ini berbentuk Kartu Layanan Gratis (KLG) atau Jakcard Combo yang dipakai untuk naik bus, MRT, dan LRT....

Layanan home care (kunjungan/layanan kesehatan di rumah) tersedia untuk peserta JKN yang secara medis membutuhkan perawatan di rumah — lansia, pasien pasca-operasi, pasien stroke atau kondisi kronis. Untuk menggunakan layanan ini, peserta harus memulai dari Fa...

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas resmi untuk urusan perpajakan di Indonesia. Anda bisa daftar online lewat sistem e-Registration DJP atau offline dengan datang ke Kantor Pajak. Setelah disetujui, Anda akan mendapat e-NPWP yang sah ...

Jika data di NPWP Anda — misalnya alamat, status pekerjaan, sumber penghasilan — berubah, Anda wajib memperbaruinya agar administrasi pajak tetap valid. Anda bisa mengajukan perubahan data (jika perubahan masih dalam wilayah KPP sama) atau pemindahan data / pi...

Jika kartu NPWP Anda hilang atau rusak, Anda bisa mencetak ulang. Layanan tersedia online melalui DJP Online (NPWP elektronik), atau offline melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Prosesnya relatif mudah dan “gratis” (tanpa biaya). Dasar Hukum Peraturan...

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor khusus yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor ini dibutuhkan untuk mengaktifkan akun DJP Online dan melakukan pelaporan SPT secara daring. Tanpa EFIN yang aktif, Anda tidak bisa mengg...

Anda bisa memeriksa apakah e-Faktur yang Anda terima sah. Caranya: memindai QR code yang tersedia di faktur atau memeriksanya lewat sistem Coretax / dashboard pembeli. Jika data yang muncul cocok dengan transaksi Anda, faktur itu valid. Bila tidak cocok atau Q...

Hibah = pemberian harta ketika pemberi masih hidup. Warisan = harta yang berpindah karena seseorang meninggal dunia.Tidak semua hibah atau warisan dikenai pajak. Ada pengecualian bila memenuhi syarat. Untuk harta berupa tanah / bangunan, ahli waris atau peneri...

Transaksi jual beli rumah atau tanah memicu dua jenis pajak utama: BPHTB (ditanggung pembeli) dan PPh Final (ditanggung penjual). BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Mekari Klikpajak). PPh Final diatur dalam PP 34/2016, yaitu pajak atas pe...

PP 55/2022 menetapkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun dapat membayar PPh final sebesar 0,5 % dari peredaran bruto usaha. Namun ada pengecualian dan batas waktu pemanfaatan. Aturan ini menggantikan PP 23...

Ada tiga jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi: 1770, 1770 S, 1770 SS. (Mekari Klikpajak). Pilihan tergantung sumber penghasilan dan besaran penghasilan bruto dalam satu tahun pajak. (DDTC News). Untuk karyawan biasa dengan penghasilan bruto ≤ Rp 60 jut...

Mendaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui BP2MI bertujuan agar penempatan kerja luar negeri dilakukan resmi, aman, dan terlindungi. Prosesnya meliputi: membuat akun, memilih lowongan, mengunggah dokumen, verifikasi, dan keberangkatan. Ada jalur ...

Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebaiknya tahu apakah ia terlindungi asuransi/jaminan sosial sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan dasar jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK...

Exit clearance adalah proses administratif untuk “keluar bersih” saat seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) selesai masa kerja atau hendak kembali ke Indonesia. Tujuan: memastikan semua hak terpenuhi dan kewajiban diselesaikan, serta mencegah masalah hukum at...

Jika Anda atau kerabat yang bekerja di luar negeri mengalami masalah — seperti upah tidak dibayar, kontrak dilanggar, dokumen ditahan, pelecehan, atau hilang kontak — Anda punya hak untuk melapor. Pemerintah Indonesia menyediakan kanal pengaduan dan layanan pe...

Sebelum berangkat ke luar negeri, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) wajib mengikuti pelatihan pra-keberangkatan — disebut Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Pelatihan ini bertujuan menyiapkan mental, pengetahuan, dan hak–kewajiban calon PMI saat bekerja di...

Perpanjangan kontrak kerja di luar negeri berarti memperpanjang masa kerja Anda bersama pemberi kerja yang sama atau baru, agar tetap legal dan terlindungi. Prosesnya harus sesuai aturan Indonesia dan hukum negara tujuan kerja. Setiap negara bisa punya mekanis...