Advanced Search
Search Results
68 total results found
Kesehatan
Informasi terkait layanan kesehatan dan administrasi yang berhubungan dengan dunia medis.
Pekerjaan & Kewirausahaan
Tentang mendapatkan pekerjaan dan serba-serbi perizinan kewirausahaan.
Kendaraan & Transportasi
Cara membuat & mengurus SIM dan serba-serbi kendaraan.
Perkawinan & Keluarga
Tentang pernikahan, pencatatannya, dan perceraian.
Pendidikan
Terkait pendidikan dasar dan menengah.
Subsidi
Terkait cek, daftar, dan klaim subsidi pemerintah dengan mudah.
Pajak
Panduan praktis layanan pajak untuk wajib ppajak.
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Panduan resmi dan praktis bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri dengan aman.
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui sistem gotong royo...
Perkawinan
Terkait perkawinan dan pencatatannya.
Perceraian
Semua hal terkait perceraian.
Pendidikan Dasar
Terkait pendidikan dasar, KIP, dan beasiswa.
Rujukan & Layanan Lanjutan
Layanan rujukan setelah faskes tingkat I BPJS.
Sertifikasi BPOM
Memastikan produk Anda aman, legal, dan bisa dipasarkan secara luas di Indonesia.
Waktu & Koreksi
Waktu & Koreksi
Subsidi Pemerintah
Terkait cara cek, daftar, dan klaim berbagai subsidi pemerintah.
Pajak
Panduan singkat dan praktis seputar kewajiban pajak di Indonesia.
Pajak (SPT)
Panduan lapor dan kelola SPT pajak secara mudah dan praktis.
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan berhak mendapatkan perlindungan, asuransi, serta layanan resmi dari BP2MI.
Berwirausaha
Terkait kewirausahaan, membentuk dan membangun bisnis baru.
Kendaraan
Serba-serbi kendaraan: pengurusan BPKB dan STNK.
Menuju Pendidikan Tinggi
Informasi terkait dengan perkuliahan, mendaftar, masuk kuliah, dan bantuan biaya.
Bansos
Fasilitas Kesehatan (Faskes)
Fasilitas kesehatan adalah sarana yang disediakan pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Indonesia, fasilitas kesehatan dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas...
Cara mendapatkan surat rujukan dari Faskes 1
Untuk mendapatkan surat rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes 1) seperti puskesmas atau klinik, Anda harus datang langsung ke Faskes 1 terdaftar dengan membawa KTP, Kartu BPJS Kesehatan, dan Kartu Keluarga (KK) untuk kemudian konsultasi dengan...
Menikah dan mempersiapkan pernikahan
Persiapkan dokumen Dokumen yang biasanya dibutuhkan (umum untuk KUA): Formulir Model N1, surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan setempat (Indonesia Baik, detikcom) Formulir Model N2, permohonan kehendak perkawinan Formulir Model N4, persetujuan m...
Mengurus buku nikah yang hilang atau rusak
Persiapkan dokumen Jika rusak Dokumen yang diperlukan adalah: Buku nikah lama Kartu Tanda Penduduk suami & istri Pas foto 2x3 berlatar biru (ANTARA News, Haibunda) Surat permohonan resmi yang tersedia di Kantor Urusan Agama Materai Jika hilang Dok...
Mengurus perbedaan data di buku nikah
Pilih jalur Anda Apabila Muslim yang mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama, urus di KUA tempat pernikahan tercatat. Apabila non-Muslim yang mendapat Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, urus di Disdukcapil Kabupaten/Kota....
Langkah-langkah pertama mengurus perceraian
Ringkasan singkat Perceraian di Indonesia diajukan ke pengadilan: untuk pasangan Muslim lewat Pengadilan Agama, untuk pasangan non-Muslim lewat Pengadilan Negeri. Mulai 2019–2022 pengajuan dan banyak rangkaian persidangan bisa dilakukan secara elektronik (e-C...
Yang terjadi dalam sidang cerai
Sebelum Anda mulai Pastikan dulu forum yang tepat: Pengadilan Agama (Muslim) atau Pengadilan Negeri (non-Muslim). (Badilag) Upaya perdamaian/mediasi biasanya diwajibkan sebelum hakim menerima perceraian. (repo.uinsyahada.ac.id) Siapkan dokumen identitas dan...
Mendaftar ke sekolah
Ringkasan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses resmi untuk mendaftarkan anak ke sekolah negeri SD, SMP, dan SMA/SMK. Proses dapat dilakukan online melalui portal resmi provinsi atau offline di sekolah/posko Dinas Pendidikan. Artikel ini memberi...
Cara mengajukan pembetulan SPT kalau ada kesalahan
Step-by-Step (dengan sumber) Identifikasi kesalahan — Periksa bagian yang keliru: penghasilan, potongan, bukti potong, atau kesalahan hitung. Pastikan jenis kesalahan dan tahun pajak yang dimaksud. (Pajak) Persiapkan data & dokumen pendukung — Kumpul...
Cara Cek Penerima Subsidi LPG 3 Kg dengan KTP
Mulai 2024, pembelian LPG 3 Kg hanya bisa dilakukan dengan KTP. Subsidi ditujukan untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan. Proses pengecekan bisa online maupun offline. Dokumen inti yang dibutuhkan adalah KTP dan KK. Jika Anda berhak, nama Anda ak...
Mendaftarkan Sertifikasi BPOM
Sertifikasi BPOM adalah izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen. Sertifikasi ini wajib agar produk bisa dipasarkan secara legal dan dipercaya konsumen. Proses bisa dilakukan secara onli...
Cara Daftar & Cek Penerima Subsidi Transportasi Umum (KAI, Transjakarta, MRT, dll.)
Subsidi atau layanan gratis transportasi umum (Transjakarta, MRT, LRT, KRL/KAI tertentu) diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu (15 golongan). Program ini berbentuk Kartu Layanan Gratis (KLG) atau Jakcard Combo yang dipakai untuk naik bus, MRT, dan LRT....
Cara Menggunakan BPJS Untuk Layanan Home Care
Layanan home care (kunjungan/layanan kesehatan di rumah) tersedia untuk peserta JKN yang secara medis membutuhkan perawatan di rumah — lansia, pasien pasca-operasi, pasien stroke atau kondisi kronis. Untuk menggunakan layanan ini, peserta harus memulai dari Fa...
Mengurus NPWP baru secara daring lewat DJP Online
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas resmi untuk urusan perpajakan di Indonesia. Anda bisa daftar online lewat sistem e-Registration DJP atau offline dengan datang ke Kantor Pajak. Setelah disetujui, Anda akan mendapat e-NPWP yang sah ...
Mengubah data NPWP (alamat, status, pekerjaan)
Jika data di NPWP Anda — misalnya alamat, status pekerjaan, sumber penghasilan — berubah, Anda wajib memperbaruinya agar administrasi pajak tetap valid. Anda bisa mengajukan perubahan data (jika perubahan masih dalam wilayah KPP sama) atau pemindahan data / pi...
Mencetak ulang kartu NPWP yang hilang atau rusak
Jika kartu NPWP Anda hilang atau rusak, Anda bisa mencetak ulang. Layanan tersedia online melalui DJP Online (NPWP elektronik), atau offline melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Prosesnya relatif mudah dan “gratis” (tanpa biaya). Dasar Hukum Peraturan...
Mengurus EFIN untuk akses DJP Online
EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor khusus yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nomor ini dibutuhkan untuk mengaktifkan akun DJP Online dan melakukan pelaporan SPT secara daring. Tanpa EFIN yang aktif, Anda tidak bisa mengg...
Mengecek faktur pajak elektronik (e-Faktur)
Anda bisa memeriksa apakah e-Faktur yang Anda terima sah. Caranya: memindai QR code yang tersedia di faktur atau memeriksanya lewat sistem Coretax / dashboard pembeli. Jika data yang muncul cocok dengan transaksi Anda, faktur itu valid. Bila tidak cocok atau Q...
Mengurus pajak hibah atau warisan
Hibah = pemberian harta ketika pemberi masih hidup. Warisan = harta yang berpindah karena seseorang meninggal dunia.Tidak semua hibah atau warisan dikenai pajak. Ada pengecualian bila memenuhi syarat. Untuk harta berupa tanah / bangunan, ahli waris atau peneri...
Mengurus pajak jual beli rumah/tanah (BPHTB & PPh Final)
Transaksi jual beli rumah atau tanah memicu dua jenis pajak utama: BPHTB (ditanggung pembeli) dan PPh Final (ditanggung penjual). BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Mekari Klikpajak). PPh Final diatur dalam PP 34/2016, yaitu pajak atas pe...
Panduan Pajak UMKM (PP 55/2022, tarif 0,5 %)
PP 55/2022 menetapkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun dapat membayar PPh final sebesar 0,5 % dari peredaran bruto usaha. Namun ada pengecualian dan batas waktu pemanfaatan. Aturan ini menggantikan PP 23...